SEGERA HINAKAN DEMOKRASI DAN TEGAKKAN DAULAH KHILAFAH ROSYIDAH

A. Definisi Ilmu Politik

Ilmu politik adalah suatu ilmu untuk memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atausebaliknya serta mengatur hubungan negara dengan dengan negara atau dengan rakyatnya. Ilmu ini sangat diperlukan untuk dipelajari mahasiswa. Sebagai generasi penerus bangsa yang diamanahkan untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih, kita memerlukan banyak informasi ilmu pengetauan di berbagai aspek salah satunya ilmu poliitik.

Sistem pemerintah yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Dimana kedaulatan terttinggi ada di tangan rakyat, artinya tidak ada yang menandingi kedaulatan tersebut. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah Pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan kata lain suara rakyat adalah suara tuhan, hal ini terbukti ketika dalam menggulingkan orde baru, tidak terlepasa dari peran (suara) rakyat.

B. Kebijakan Politik Pemerintah Menyengsarakan Rakyat

Dalam hal ini akan dibahas mengenai kebijakan politik yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyejahterakan rakyat. Kebijakan politik yang dibuat dan diputuskan pemerintah mencakup berbagai aspek salah satunya kebijakan politik ekonomi yang sangat menentukan kesejahteraan rakyat.

Isu yang berkembang saat ini adalah masalah kebijakan politik ekonomi pemerintah Indonesia yang seringkali menyengsarakan rakyat. Belum lama ini, rakyat Indonesia menjalani proses pelaksanaan Pemilu untuk memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen. Setelah itu akan diadakan lagi pemilu lanjutan untuk memilih presiden dan wakil presiden Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, para calon anggota legislatif (calon wakil rakyat) maupun calon presiden dan wakil presiden tersebut berkampanye. Mereka mengangkat topik kampanyenya, yaitu “menyejahterakan rakyat”.

Janji-janji perubahan selalu mengiang setiap menjelang kampanye. Para caleg berkampanye seputar menurunkan harga sembako, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan dan sebagainya. Namun begitu, pemilu berakhir, janji tinggallah janji. Rakyat kembali dibohongi. Tidak seperti pada masa sebelumnya ketika rakyat hanya bisa diam, beberapa waktu lalu sebanyak 62 warga Rawabebek, Jakarta Utara menggugat pemerintahan saat ini ke pengadilan.

Pemerintah dinilai tidak mampu memenuhi janji politiknya yakni menyejahterakan warga. Gugatan hukum itu terungkap dalam acara diskusi bertema “Menepati Janji Menyejahterakan Rakyat” di Gedung Ranuza, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/2). “Saat kampanye, pemerintah saat ini menjanjikan perubahan, ekonomi membaik, pengangguran dan kemiskinan berkurang. Tapi ternyata hidup saya makin sulit,” ujar Sumi, warga RT 007/013, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Hal yang sama dikemukakan Sinna, warga RT 014/013 ini kecewa berat sebab kondisi ekonomi keluarganya tidak bertambah baik. Suaminya yang sopir bajaj dengan penghasilan Rp 30 ribu/hari tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena uang itu habis untuk membeli bahan bakar. “BBM sudah turun tapi harga sembako tetap mahal. Bagaimana dengan janji pemerintah sebelum kampanye? Sekarang saya menagih janji itu,” kata Sinna.

Mungkin bukan hanya warga Rawabebek yang merasakan kekecewaan itu. Reformasi yang memunculkan figur-figur pemimpin baru melalui pemilihan umum ternyata tidak mampu mewujudkan impian masyarakat. Banyak orang kemudian memplesetkan ‘reformasi’ menjadi ‘repotnasi’ karena kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik pasca krisis ekonomi 1997. Sebaliknya Indonesia justru jatuh ke kubangan penderitaan yang lebih parah. “Terus terang saja iklan-iklan yang disampaikan dalam kampanye parpol itu basa-basi,” kata Djadja Saifullah, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran Bandung kepada Media Umat.

Janji-janji politik tersebut telah lama disampaikan oleh para caleg, namun ketika mereka terpilih janji-janji itu seolah-olah tidak pernah mereka sampaikan, mereka lari dari tanggung jawab yang diamanahkan rakyat. Dalam hal ini pemerintah menjadi pelaku utama dalam menyejahterakan rakyat. Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mempengaruhi keberlangsungan hidup rakyat yang ia pimpin.

Pemerintah memberikan peluang bagi perusahaan asing atau swasta untuk mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia sehingga dampaknya, yaitu kehidupan rakyat menjadi sengsara. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dikatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini bertolak belakang sekali dengan kebijakan politik ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang seringkali merugikan dan menyengsarakan kehidupan rakyat.

Faktanya, perusahaan pertambangan emas di Papua, PT. Freeport dikelola oleh pihak asing yang menyebabkan Indonesia sebagai pemilik tambang emas tersebut (sebagai tuan rumah) harus menyerahkan hasil kekayaan alam tambang emasnya kepada pihak asing. Sementara Indonesia hanya dapat satu persen saja dari sekian juta ton emas dari Papua. Sungguh ironis, Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah memiliki hutang luar negeri yang melimpah pula (sangat besar).

Minyak yang ada di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh pihak asing, diantaranya oleh Exxon Mobile, Cerox, Petronas. Hal ini disebabkan oleh adanya UU Migas yang dikeluarkan pemerintah itu sendiri. Keadaan ini dapat dilihat dalam kenyataan yang ada. Di Bandung telah berdiri SPBU asing, yaitu cell petronas. Indonesia pertahunnya menghasilkan 1,2 juta barel, namun 90 persennya dikuasai oleh asing (sumber: Al-Islam).

Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia bermula dari UU No1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti penandatanganan kontrak karya (KK) generasi I antara pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran. Disusul dengan UU No11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejak saat itu, Indonesia memilih politik hukum pertambangan yang berorientasi pada kekuatan modal besar dan eksploitatif.

Dampak susulannya adalah keluarnya berbagai regulasi pemerintah yang berpihak pada kepentingan pemodal. Dari kebijakan-kebijakanya itu sendiri, akhirnya pemerintah (Indonesia) terjebak dalam posisi lebih rendah dibandingkan posisi pemodal yang disayinginya.

Hal ini dapat diibaratkan, kita mempunyai sumur di depan rumah kita, lalu yang sering mengambil air di sumur kita tersebut adalah tetangga kita sehingga sumur tersebut hampir kering, apakah kita tidak marah terhadap perlakuan tetangga kita itu? Begitu pula keadaan saat ini, Indonesia membeli minyak sendiri dari pihak asing. Padahal minyak tersebut milik rakyat Indonesia. Apakah kita tidak marah melihat kedzaliman pemerintah kita yang tidak memikirkan keadaan rakyat? Apakah kita tidak marah melihat pihak asing mengerok habis kekayaan alam di depan mata kita? Kalau undang-undang itu terbit sebenarnya tidak terlepas dari peran IMF yang merupakan bagian dari liberalisasi dan privatisasi. Oleh karena itu, lahir undang-undang migas yang liberal.

Di Panitia Angket telah kita ungkapkan ada dana-dana USAID, ADB dan Bank Dunia yang membantu selama proses terbentuknya penyusunan undang-undang tersebut. Akan tetapi riilnya sama liberalisasi dan privatisasi yang merupakan konsep IMF. Ketika Drajad Wibowo, politisi PAN, Anggota Komisi XI DPR RI/Pengamat Ekonomi menuturkan kepada Wahyu almaroky dari MEDIA UMAT. “Melihat pemerintah sudah menandatangani pinjaman siaga bernilai 1, 75 miliar dolar AS untuk menutup defisit, maka perombakan tidak banyak gunanya. Pinjaman itu akan membajak kebijakan apa pun yang akan diterbitkan oleh kabinet yang akan datang, ” ujar Ichasanuddin Noorrsy di Jakarta, Senin (23/4).

C. Tokoh Masyarakat Angkat Bicara Mengenai Kebijakan Politik         Pemerintah Indonesia dan Pemilu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mengatakan pemerintah harus melepaskan diri dari cengkraman politik kapitalisme global bila menginginkan kesejahteraan yang sejati bagi seluruh rakyat. “Pemerintah boleh saja bersahabat dengan negara-negara yang menggunakan sistem kapitalis (Amerika Serikat), tetapi jangan sampai bertekuk lutut di hadapan kapitalisme global.  Dengan penjajahan gaya baru ini, maka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, ” kata beliau pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) tentang “Pemberdayaan Ekonomi Umat” di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin(3/12).

Perekonomian Indonesia saat ini dalam posisi yang sangat terpuruk, karena telah tergadaikan kepada negara-negara kreditor asing. “Sebenarnya Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi sudah digadaikan kepada pihak asing dengan harga yang sangat murah. Ibarat cangkir emas yang digunakan untuk mengemis uang recehan kepada negara-negara kreditor, ” kata Pengamat Ekonomi yang juga Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli, dalam dialog publik di Mataram.

Beliau juga mengungkapkan secara blak-blakan tentang kondisi perekonomian Indonesia, yang terkontaminasi oleh faktor politik. Politik dan pembangunan ekonomi di Indonesia seperti dua mata uang yang saling mempengaruhi. Hal tersebut dikarenakan politik di Indonesia itu masih tahap “love and hate relationship” atau hubungan berdasarkan cinta dan benci.

“Pemimpin di Indonesia itu pada mulanya sangat dicintai, ekspektasi rakyat sangat berlebihan. Kemudian pada periode tertentu timbul tanda tanya, yang meragukan keseriusan pemimpin itu atas komitmennya terhadap masyarakat. Kondisi itu sangatlah tidak mendukung upaya pembangunan yang harus dilakukan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan makmur”jelasnya.

Pengamat ekonomi dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM), Ichsanuddin Nooersy menyatakan, perombakan kabinet akan sia-sia jika kebijakan politik ekonomi pemerintah tetap mengikuti paradigma neo- liberal.

Pemilu lima tahunan hanya sekadar rutinitas demokrasi. Sejauh ini, menurut Djadja Sai-fullah, tidak ada perubahan yang ditawarkan oleh partai-partai yang ada secara fundamental. Partai-partai mengokohkan sistem yang sudah ada yang terbukti gagal memberi kesejahteraan bagi rakyat. “Jadi kalau ingin melakukan perubahan harus diubah semuanya dengan sistem yang betul-betul memihak kepada rakyat tersebut. Nah, tidak ada kan yang berani membuat konsep seperti itu?” katanya.

Dalam pandangannya, perubahan itu harus didasari oleh ideologi. Tanpa ideologi yang jelas mustahil partai-partai dengan para calegnya akan mampu mengadakan perubahan. Apalagi jika parpol-parpol itu takalluf (memaksakan diri) demi meraih kekuasaan dengan segala cara. ”Yang tadinya sangat menjaga batas-batas halal-haram, sekarang sudah tidak mempersoalkan itu lagi. Sensitivitas terhadap halal dan haram terus melemah,” kata Ust Daud Rasyid, Dosen UIN Bandung. Nyatanya, semuanya seperti ini. Bagaimana akan ada perubahan? mujiyanto/www.mediaumat.com

D. Apakah Calon Pemimpin yang Dihasilkan dari Pemilu yang Demokrasi Membawa Perubahan?

Secara statistik pun, pemilu tak memberi pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Indikatornya bisa dilihat dari Human Development Index/HDI (Indeks Pembangunan Manu-sia/IPM) yaitu salah satu metode yang dipergunakan untuk mengukur kondisi pembangunan ma-nusia sebuah negara. Indikator yang digunakan adalah hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran; pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga); dan standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita gross domestic product/ produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli (purchasing power parity) dalam dollar AS.

Berdasarkan penilaian HDI ini, posisi Indonesia tergolong menyedihkan. Dari negara-negara yang diteliti oleh UNDP (United Nations Development Programme), Indonesia masih berada pada urutan di atas 100. Sebelumnya pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0.697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999.

Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Malaysia (urutan 61), Thailand (urutan 73), Filipina (urutan 84) dan Vietnam (urutan 108). Capaian tersebut berbeda dengan tetangga yang lain seperti Singapura (25), Brunei (34) dan Malaysia (61), yang masuk pada kategori negara dengan HDI level tinggi. Sudah bisa dipastikan negara-negara yang mempunyai capaian HDI tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang sedang maupun rendah. Tahun 2007, posisi Indonesia tidak beranjak, yaitu tetap pada urutan 108.

Bila dibandingkan antara Orde Baru dan Orde Reformasi, ada pencapaian yang unik. Ternyata HDI tahun 1996, yakni pada zaman Soeharto yang mencapai peringkat 102, lebih tinggi dibandingkan pada masa reformasi. Dan bila dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya, dalam periode 1985-1990, Indonesia mengalami peningkatan HDI yang lebih cepat dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina (walaupun dalam pering-kat HDI Indonesia tertinggal dibandingkan dengan mereka). Akibatnya, sampai akhir tahun 1980-an kesenjangan HDI antara Indonesia dan ketiga negara itu mengecil. Artinya, selama pergantian anggota-angota legislatif, eksekutif (pemerintah/ presiden), yudikatif tidak membawa perubahan kearah kesejahteraan rakyat yang lebihj baik.

E. Mengapa Amerika Serikat Campur Tangan atas Indonesia?

Bila kondisi ekonomi masyarakat Indonesia ini tertinggal, tidak demikian halnya dengan politiknya. Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tak heran Presiden SBY pun sempat mendapat penghargaan dari Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC) yang berbasis di Amerika Serikat. Indonesia dianggap sebagai negara Muslim yang ber-sungguh-sungguh melaksanakan demokrasi. Namun, proses demokratisasi yang dibangga-banggakan itu tak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tentu bukan tanpa alasan kalau Hillary Clinton memuji-muji Indonesia sebagai negara demokratis terbesar dunia yang berhasil menggabungkan Islam dan demokrasi. Fakta adanya campur tangan Amerika Serikat atasIndonesia, yaitu bukan tanpa alasan kalau negara Barat memberikan bantuan dana yang besar bagi suksesnya pemilu Indonesia termasuk menghadirkan pemantau asing. Eksistensi penjajahan negara Barat seperti Amerika Serikat sangat ditentukan sejauh mana dunia lain mengadopsi ide pokok mereka demokrasi dan liberalisme. “ Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi,” tegas Bush (Kompas, 6/11/2004).

Faktanya, negara-negara yang dianggap menentang idiologi demokrasi (AS) diperangi oleh mereka. Afganistan dan Irak serta Palestina menjadi korban yang tragis akibat kebiadaban Amerika Serikat yang tidak manusiawi. Alasan mereka menyerang kedua negara yang notabene mayoritas Islam tersebut dengan berbagai alasan, yaitu adanya teroris di Afganistan dan Irak, adanya senjata pemusnah masal di Irak.

Padahal, dibalik itu semua Amerika Serikat sangat khawatir jika di negara tersebut menegakkan syariat Islam sebagai idiologi negara mereka, maka kekuasaanya atas negara itu melalui demokrasi yang ditanamkan oleh As ke kedua negara tersebut lemah. Hal ini terbukti ketika Irak yang dituduh oleh Amerika memiliki senjata pemusnah masal, setelah negara mereka luluh lantak oleh senjata Amerika tidak ditemukan senjata pemusnah masal tersebut.

Dengan jumlah penduduk yang mayoritas Muslim terbesar di dunia mengamankan Indonesia sebagai negara yang demokratis menjadi sangat penting bagi negara adi daya itu. Demokrasi dengan pilar pentingnya kedaulatan ada ditangan rakyat akan tetap menjamin Indonesia menjadi negara sekuler. Ini sangat penting bagi negara Paman Sam. Negara sekuler akan menyelamatkan Indonesia dari ancaman penegakan syariah Islam. Sebab prinsip sekuler memisahkan agama sebagai pengatur kehidupan dalam aspek kehidupan, bidang ekonomi, politik dan sosial dan sebagainya

Agama dikerdilkan sebatas moral, ritual, kewajiban individual. Kalapun bersinggungan dengan politik hanya sebatas nilai substansialnya saja seperti kejujuran, amanah, dan semacamnya. Berdasarkan prinsip sekuler ini, siapapun yang ingin menegakkan syariah Islam akan diserang dengan opini: Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan hanya milik umat Islam.

Tegaknya syariah Islam di Indonesia tentu saja mimpi buruk yang sangat menakutkan negara imperialis itu (AS). Dengan jumlah penduduk 220 juta yang mayoritas Islam dengan kekayaan alam yang melimpah akan menjadi negara Khilafah yang kuat. Pasalnya, tegaknya syariah Islam akan menghentikan penjajahan Amerika di Indonesia karenanya akan mengancam kepentingan politik dan ekonomi mereka di Indonesia.

F. Siapa yang Berperan Penting dalam Masalah ini?

Tentu penuh pertanyaan dibenak kita, siapakah akar dari permasalahan ini? Pemerintah dan sistem (demokrasi) merupakan satu paket yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi sistem demokrasi merupakan hasil atau buah karya dari keinginan rakyat. Ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi bagian pemerintahan (eksekutif) mapun di legislatif dan yudikatif, ia harus mentaati sistem (demokrasi).

Dalam hal ini yang merupakan akar mula munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, diantaranya kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya adalah dari sistem.

Pemerintah dalam melakuakan sesuatu (dalam hal membuat dan memutuskan kebijakan) harus berdasarkan sistem yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, yaitu sistem demokrasi. Kenapa hal ini terjadi? Karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, artinya tidak ada yang menandingi kedaulatan tersebut. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah Pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan kata lain suara rakyat adalah suara tuhan, hal ini terbukti ketika dalam menggulingkan orde baru, tidak terlepasa dari peran (suara) rakyat.

G. Hakikat Buruk Demokrasi

Pemilu yang demokratis tentu tidak bisa dijadikan ukuran suksesnya sebuah negara, apalagi jika dikaitkan dengan persolan kemakmuran warga negaranya, misalnya berdasarkan Guru Besar Ilmu Politik University of California, Los Angeles (UCLA) Michael Ross, yang diberi judul, ”Is Democracy Good for the Poor?” Pemerintahan yang demokratis terbukti tidak mendorong perbaikan kesejahteraan kaum termiskin. Setidaknya itulah yang terjadi di 169 negara dalam kurun waktu 1970- 2000. Di Indonesia sendiri, seiring dengan puja-puji atas pemilu yang dianggap demokratis tersebut, laporan Bank Dunia justru menyebutkan bahwa sampai September 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 17,5% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 39 juta penduduk. (Demografi, Oktober 2006)

Karena itu, pemilu demokratis tidak bisa dijadikan ukuran kesuksesan sebuah negara. Hakikat dari sistem demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan jaminan atas kebebasan umum. Demokrasi identik dengan jargon ”dari rakyat, oleh dan untuk rakyat” secara teoritis memang seperti demikian. Justru disinilah pangkal permasalahan yang timbul dari demokrasi.

Gugatan paling mendasar terhadap sistem ini adalah masalah kedaulatan (as siyadah) yang berkaitan dengan sumber hukum . Ada perbedaan yang mendasar antara sistem Islam yang secara mutlak menjadikan kedaulatan di tangan hukum syara’ (as siyadah li asy-syar’i) dengan sistem demokrasi yang menetapkan kedaulatan ada di tangan rakyat (as siyadah li asy-sya’bi) .Dalam pandangan Islam satu-satunya yang menjadi sumber hukum (mashdarul hukmi) adalah Al Qur’an dan As Sunnah. Tidak boleh yang lain.

Dalam Al Qur’an dengan tegas disebutkan inil hukmu illa lillah (QS Al An’am; 57) bahwa hak membuat hukum adalah semata-mata milik Allah SWT. Karena itu barang siapa yang bertahkim (berhukum) dengan apa-apa yang selain diturunkan Allah SWT , maka dia adalah kafir (lihat QS Al Maidah: 44)

Demokrasi sering indah diucapkan, tetapi sangat pahit dirasakan. Banyak orang yang tertipu karena terjebak dalam jebakan demokrasi dan mereka tidak memahami hakikat demokrasi yang sebenarnya.

Ketika harga bahan bakar minyak (BBM) akan dinaikkan tahun lau, hampir tidak ada rakyat yang tidak menolak rencana kenaikan tersebut. Alasannya, kenaikan BBM itu akan membuat harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Namun, justru wakil rakyat (DPR) malah setuju dengan kenaikan harga BBM itu dengan berbagai dalih. Ketentuan dan keputusan untuk menaikkan BBM tentu adalah atas suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang besar, wakil rakyat yang duduk di DPR itu wakil siapa? Kalau mereka wakil rakyat tentu mereka mengikuti kehendak rakyat!

Inilah jebakan-jebakan dalam demokrasi, ketika suara terbanyak ingin berbuat maksiat (pacaran, pelukan, ciuman dengan yang bukan muhrim, membuka aurat, pornografi dan pornoaksi dll), kemudian ada suara minoritas yang menyerukan amal ma’ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran/ kemaksiatan), maka suara yang terbanyak itulah yang menang.

Fakta di atas jelas-jelas menunjukkan bobroknya demokrasi yang berpandangan dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan ditentukan dengan suara terbanyak yang tidak berpatokan atau tidak berdasarkan ketentuan Allah SWT (AL- Quran) Rosul- Nya (as- sunah). Akhirnya, rakyat yang menjadi korban dari demokrasi dan pemerintah yang dzalim. Rakyat menjadi miskin, bodoh karena tidak dapat melanjutkan sekolah akibat biaya pendidikan yang mahal, kelaparan, kebobrokan moral akibat kebebasan yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Sungguh ironis, semua masalah sosial tersebut terjadi di negara Indonesia yang kaya akan SDA dan SDM yang melimpah ruah.

Sementara dalam sistem demokrasi yang benar dan salah bukan ditentukan berdasarkan syariah Islam tapi berdasarkan hawa nafsu manusia atas nama suara mayoritas. Prinsip suara mayoritas (kedaulatan di tangan rakyat) ini adalah prinsip pokok dalam demokrasi. Tidak ada demokrasi kalau tidak mengakui prinsip kedaulatan ditangan rakyat ini.

Menjadikan sumber hukum yang menentukan benar dan salah berdasarkan hawa nafsu atas nama suara mayoritas ini jelas adalah bentuk kekufuran yang nyata. Demokrasi sesunguhnya telah merampas Hak Mutlak Allah sebagai sumber hukum dan menyerahkannya kepada manusia. Jelas ini adalah kekufuran yang nyata.

Di dalam demokrasi menjamin atas kebebasan umum. Syaikh Abdul Qodim Zalum, dalam bukunya Ad-Diimukrothiyyah Nizhaam Kufr, Pertama: kebebasan beragama melahirkan aliran-aliran sesat yang tidak ditindak tegas. Kedua: kebebasan berpendapat. Intinya setiap orang berhak mengeluarkan pendapat atau ide apapun tanpa tolak ukur haram dan halal yang jelas (tidak sesuai dengan syariah Islam). Ketiga: Kebebasan kepemilikan. Intinya seseorang boleh memiliki harta atau modal sela;igus mengmbangkannya dengan sarana dan cara apa pun. Di Indonesia, pihak asing bahkan diberikan kebebasan untuk menguasai sumber daya alam milik rakyat, antara lain melalui UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, dll.

Keempat: Kebebasan berprilaku. Intinya adalah setiap orang berhak untul mengepresikan dirinya (maksiat). Seperti: membuka aurat ditempat umum, berpacaran, berzina, menyebarluaskan pornografi, dll.

Kebebasan Berekspresi Sumber Kebejatan Moral Masyarakat

Fenomena-fenomena yang tidak bermoral tumbuh subur di Indonesia. Sebagai contoh, dandanan sebagian kaum wanita yang semakin nyeleneh dan berani menampakkan, memperlihatkan bagian tubuhnya yang seharusnya haram diperlihatkan kecuali dengan muhrimnya. Wanita semacam ini tidak memiliki kemaluan lagi di tempat-tempat umum, baik malu terhadap diri sendiri, orang lain, dan kepada Sang Pencipta dirinya (Allah SWT), belum lagi fenomena pergaulan dan seks bebas yang semakin tumbuh subur tidak terkendali. Naudzubillahimindzalik.

Buah demokrasi

Jika kita analisis, semua fenomena tersebut jelas berakar pada suatu hal yakni akibat adanya kebebasan berekspresi, sebagai perilaku yang dijamin dalam demokrasi. Artinya, kebebasan berekspresi dianggap sebagai sesuatu yang legal, karena tidak ada demokrasi tanpa adanya kebebasan (HAM yang merupakan serangan pemikiran yang digagas oleh AS.

Oleh karena itu, semakin gencarnya seruan demokrasi di berbagai bidang, atau semakin demokratis suatu negara, maka dengan sendirinya kehidupan di dalam negara juga akan semakin bebas. Akibatnya, perilaku seks bebas tidak akan semkin berkurang malah semakin meningkat pesat, akan semakin mendapat tempat dan legalitasi hukum, contoh, perkumpulan lesbi tidak dilarang, malah dibiarkan saja dengan alasan kebebasan dan HAM (adanya demokrasi). Padahal, di dalam Islam, jika ada orang yang lesbi atau homo, maka hukumannya adalah orang-orang yang semacam itu dijatuhkan dari gedung yang tinggi.

Apakah kita menghendaki masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang hina dan turun derajatnya dari masyarakat manusia ke derajat yang lebih rndah dari hewan? Apakah kita rela dan siap kehilangan martabat kita sebagai masyarakat manusia?

Ide kebebasan berekspresi (berprilaku) telah menjatuhkan dan menghinakan derajat manusia pada derajat hewani. Kebebasan seperti itu telah mnggiring dan menyeret manusia ke kehiduipan yang serba boleh (permissiveness), yang bahkan tidak pernah dijumpai dalam pergaulan antar hewan.

H. Solusi dari Semua Permasalahan yang ada di Indonesia

MARI BERJUANG TEGAKKAN KHILAFAH!

Selama 13 abad indahnya hidup dibawah naungan islam dirasakan oleh umat manusia dalam segala aspek kehidupan.Namun keindahan itu sirna ketika khilafah islam terakhir,yakni turki utsmaniy diruntuhkan oleh musthafa kamal attaturk pada tanggal 3 Maret 1924.Kemudian hukum-hukum islam dicampakkan dari kehidupan.Kesatuan tubuh dunia islam pun tercerai berai dalam berpuluh-puluh negara kecil. Dan negeri-negeri islam dipimpin oleh banyak pemimpin yang mengatur urusan umat dengan hukum sekuler yang tidak bersumber dari hukum Allah. Akibatnya,persoalan multidimensi datang silih berganti dan kesempitan hidup yang saat ini kita rasakan kian hari kian bertambah parah.

Keberadaan khilafah yang mampu menyatukan kembali umat islam dalam satu tubuh dan umat manusia dalam satu kesatuan dunia serta menyelesaikan problem dan kesempitan hidup yang menghimpit dengan menerapkan syariah islam secara kaffah adalah suatu keniscayaan bukan utopia.Karena Allah telah menjanjikannya(dalam Qs an nuur:55).Pertolongan Allah amat dekat.Hanya ada dua opsi bagi kita,berdiam diri dengan kondisi sempit dibawah himpitan dan cengkeraman sistem kufur yang dimurkai Allah atau ikut berjuang tegakkan khilafah yang akan terapkan syariah Allah/islam yang diridhoi olehNya.

Allahu Akbar!!!

I. Menjawab Keraguan Sistem Khilafah

Mengapa Harus KHILAFAH?

DIBAWAH NAUNGAN KHILAFAH,MANUSIA HIDUP SEJAHTERA

Sejak pertama kali Allah SWT mewahyukan risalah Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW di Makkah hingga ketika Islam diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Madinah, umat manusia merasakan indahnya hidup dibawah naungan daulah Islam.Bahkan indahnya hidup dibawah naungan islam terus berlanjut pada masa khulafa’ur rasyidin dan para khalifah yang silih berganti memimpin dunia selama 13 abad.

Keberadaan pemimpin (khalifah) adalah keharusan bagi manusia, seperti adanya air untuk kehidupan. Karena sesungguhnya tidak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali bila ada pemimpin. Keadilan dan kebenaran tidak akan tampak kecuali dengan adanya kekuasaan pemimpin. Manusia akan menjadi lemah tanpa pemimpin.Dan jika mereka lemah,maka mereka tidak akan mendapatkan kemaslahatan, hukum-hukum syariah tidak bisa ditegakkan, dan hukum-hukum islam tidak dilaksanakan sehingga mereka merasa tidak nyaman dan tidak mendapatkan kemuliaan.


KEMASLAHATAN BAGI UMAT MANUSIA DENGAN ADANYA KHILAFAH

1. Khilafah menjamin dan menjaga keamanan, pertahanan serta persatuan dan keutuhan  negeri-negeri Islam

Sejarah membuktikan bahwa khilafah pernah menjadi negara adidaya di dunia selama 13 abad. Namun, keadidayaan khilafah sungguh berbeda dengan keadidayaan negara yang menerapkan sistem sekuler seperti saat ini (demokrasi). Saat ini, dunia dibayang-bayangi oleh teror negara adikuasa yang menerapkan sistem kufur dan bersikap rakus dalam mengeruk sumber daya alam terutama di negeri-negeri Islam. Namun ketika khilafah menjadi negara adidaya, khilafah akan benar-benar menjamin keamanan bagi dunia. Persis seperti apa yang terjadi pada masa kegemilangan islam.

Para khalifah telah menjamin keamanan bagi umat manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah juga sungguh telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena semacam ini setelah masa mereka.

Selain itu, para khalifah juga menjaga pertahanan dan keutuhan serta persatuan di negeri-negeri Islam. Ketiadaan khilafah membuat kaum muslimin bagaikan kehilangan rumah mereka. Akibatnya, orang-orang jahat dengan mudah keluar masuk dan membuat kerusakan di negeri-negeri islam. Keberadaan khilafah yang kembali menyatukan umat islam dalam satu tubuh bukan hal yang mustahil dilakukan. Karena ini pernah terbukti selama 13 abad.Khilafah islam berhasil menyatukan umat manusia dari berbagai ras, suku, bangsa,warna kulit dan latar belakang agama yang sebelumnya berbeda. Semuanya melebur dengan prinsip ukhuwah Islamiyah.
2. Khilafah menyatukan umat manusia

Karena umat Islam wajib mengemban da’wah Islam kepada seluruh umat manusia, maka wajib bagi kaum muslimin dan daulah Islam untuk membebaskan berbagai negeri demi menyelamatkan mereka dari kehidupan yang menyengsarakan dan dari sistem yang rusak. Berbagai futuhat (pembebasan) tersebut tidak lain merupakan bentuk pelaksanaan dan kewajiban untuk menyampaikan risalah Islam ke seluruh umat manusia dengan cara yang sangat menarik perhatian yakni dengan menegakkan hukum-hukum Islam kepada mereka dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran Islam ditengah kehidupan mereka.

Sejarah telah membuktikan bahwa islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India,hingga Persia, Syam, jazirah arab, Mesir, bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah menajamkan cita-cita mereka memuliakan akhlaqnya, membentuk kehidupannya yang khas, dan membangkitkan harapan ditengah-tengah mereka, meringankan urusan kehidupan mereka, serta membangkitkan gelora dan semangat mereka untuk senantiasa memperjuangkan Islam. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka sehingga jumlah orang yang masuk kedalam islam kian hari kian bertambah.

3. Khilafah menjamin hak seluruh warga (muslim dan non muslim) dan melindungi orang yang lemah

Dalam Islam, seorang khalifah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rakyatnya, baik atas anggota keluarganya maupun anggota masyarakatnya.Telah tercatat dalam sejarah bahwa khalifah Umar Bin Khattab telah membangun sebuah rumah yang diberi nama ‘daar ad daqiiq’ (rumah tepung). Di sana tersedia berbagai jenis tepung, kurma,dan barang-barang kebutuhan lainnya, yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang singgah dalam perjalanan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan sampai ia terlepas dari kebutuhan itu.

Rumah itu dibangun di jalan antara Makkah dan Syam di tempat strategis dan mudah dicari oleh para penyinggah jalan (musafir). Rumah yang sama juga dibangun di jalan antara Syam dan Hijaz. Sementara pada masa Khalid Bin Walid, terhadap penduduk al hairah yang beragama nasrani dan merupakan ahlu dzimmah , diterapkan atas mereka suatu kebiijaksanaan bahwa jika ada orang tua atau siapapun yang lemah, tidak mampu bekerja, tertimpa kemalangan atau jatuh miskin, maka ia dibebaskan dari tanggungan jizyah dan ia menjadi tanggungan baitul maal kaum muslimin selama ia tinggal di daarul Islam.

4. Khilafah akan memuliakan dan menjaga kehormatan perempuan

Islam sangat memuliakan perempuan dan menjaga kehormatan perempuan dengan kewajiban menutup aurat dan mengatur pergaulan perempuan. Perempuan diposisikan oleh Islam pada tempat yang sangat mulia dalam keluarga sebagai ummu wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga). Lebih dari itu, perempuan diberikan peran politik yang agung dalam masyarakat. Dengan demikian, para ibu menjadi ujung tombak terciptanya generasi islam yang berkualitas dan bertaqwa.

5. Sistem Islam unggul dalam berbagai aspek kehidupan.

Penerapan Islam secara kaffah dalam sistem khilafah Islam akan meniscayakan keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan militer. Namun, perlu ditegaskan bahwa keberhasilan dan kemajuan tersebut tidak akan muncul secara kebetulan atau tanpa syarat, melainkan ada syarat mutlaknya. Keunggulan sistem Islam hanya akan tampak dan eksis jika Islam diterapkan secara kaffah dalam masyarakat Islam. Sebab sistem kehidupan Islam bersifat intergral dan saling melengkapi.
Berikut adalah keunggulan sistem islam dalam bidang:

*Politik
Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri khilafah adalah melaksanakan hukum-hukum Islam di negeri-negeri yang tunduk pada kekuasaan Islam, yakni meliputi pengaturan muamalah, memberlakukan hudud, melaksanakan uqubat (sanksi), memelihara akhlaq, mengarahkan penegakkan syiar dan ibadah, serta memlihara seluruh urusan masyarakat sesuai hukum Islam.

Seluruh hukum Islam dilaksanakan atas kaum muslimin, membiarkan non muslim dengan akidah dan ibadah mereka, khilafah juga memberlakukan bagi non muslim dalam urusan makanan mereka dalam koridor peraturan umum.-urusan pernikahan dan perceraian diantara non muslim ditetapkan sesuai agama mereka oleh qadhi (hakim)yang berasal dari kalangan mereka sendiri.

Khilafah melaksanakan syariat Islam seperti muamalah, uqubat, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik, dll atas seluruh warga baik muslim dan ahlu dzimmah/non muslim.-setiap orang yang memiliki kewarganegaraan islam adalah rakyat negara sehingga negara wajib memelihara mereka secara keseluruhan tanpa membedakan kaum muslimin dan ahlu dzimmah.

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri khilafah adalah hubungan antara negara dengan negara, bangsa, dengan umat lain sebagai bentuk pemeliharaan urusan umat di luar negeri. Politik luar negeri khilafah dilakukan atas dasar penyebarluasan Islam ke seluruh dunia. Maka politik luar negeri khilafah adalah mengemban da’wah Islam ke penjuru dunia.

*Ekonomi
Politik ekonomi Islam (PEI) adalah pengaturan urusan masyarakat dalam aspek ekonomi, dalam dan luar negeri sesuai syariat Islam. PEI bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok orang perorang dan memberikan kemungkinan kepada semua orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka dalam bingkai life style masyarakat Islam. Maka yang jadi sasaran PEI adalah kesejahteraan orang perorang seluruh rakyat, bukan secara makro/agregat/kolektif, sehingga PEI akan memastikan kesejahteraan dan kemiskinan dapat diatasi dengan benar dan riil.

Dalam sistem ekonomi Islam (SEI), ada 3 pilar yang menunjukkan keunggulan ekonomi islam, yakni konsep milkiyah al maal(kepemilikan harta) ,meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum,dan kepemilikan negara, konsep tasharruf al maal(pengelolaan harta), yang didalam Islam akan dianggap sah kepemilikannya. Islam melarang pemanfaatan harta yang tidak syar’i dan negara wajib memberikan sanksi ta’zir atasnya seperti pemanfaatan harta haram,  tawzi’ ats tsarwah(distribusi kekayaan). Islam mengharamkan penimbunan emas, perak, uang atau modal yaitu jika ditimbun bukan untuk membiayai sesuatu yang direncanakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Semua ini menjamin pendistribusian kekayaan masyarakat secara adil, dan menjamin semua aktivitas ekonomi bersifat riil serta memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan dan peningkatan taraf ekonomi.

Pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz, beliau dikenal sebagai khalifah yang sukses menyejahterakan rakyatnya. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan, Yahya Bin Said, seorang petugas zakat masa itu,berkata, ‘saya pernah diutus Umar Bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorangpun.

Umar Bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada masa itu makmur. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya. ‘Dan sekalipun rakyatnya makmur, khalifah Umar Bin Abdul Aziz tetap hidup sederhana, jujur,dan zuhud. Bahkan sejak awal menjabat khalifah, beliau telah menunjukkan kesederhanaannya dengan tindakannya mencabut semua tanah garapan dan hak-hak istimewa bani umayyah, serta mencabut hak-hak mereka atas kekayaan lainnya yang mereka peroleh dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan khalifah bani umayyah. Khalifah Umar memulai dari dirinya sendiri dengan menjual semua kekayaan seharga 23.000 dinar (Rp 12 miliar) lalu menyerahkannya semua uang hasil penjualannya ke baitul mall. Subhanallah!

*Pendidikan
Dalam sistem Islam, pendidikan bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang berkepribadian Islam, yaitu memiliki pola fikir dan sikap Islami. Jadi,pendidikan dalam Islam bukan sekedar ‘trasfer of knowledge’ dan ‘transfer of values’ tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan akan dapat mengubah pola sikap ataukah tidak.

Produk pendidikan yang dihasilkan haruslah handal dalam penguasaan tsaqafah Islam, penguasaan ilmu terapan (science&tech), serta penguasaan skill yang tepat dan berdaya guna. Khilafah wajib untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang diterapkan, seperti: yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/perguruan tinggi, metode pengajarannya, bahan ajarannya,serta mengupayakan agar pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh rakyat.

*Sosial Budaya

Dalam sistem Islam, keimanan menjadi azas interaksi laki-laki dan perempuan. Azas iman inilah yang akan menyelamatkan laki-laki dan perempuan dari kebobrokan pergaulan bebas. Sedangkan pernikahan dipandang sebagai wujud ketaqwaan laki-laki dan perempuan. Pernikahan bukan hanya sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriyah tapi merupakan bagian dari pemenuhan salah satu naluri yang disandarkan pada aturan Allah SWT yang bernilai ibadah. Dengan begitu, pernikahan akan memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat.
*Militer
Dalam Islam, militer adalah bagian dari politik. Bahkan, militer menjadi ujung tombak dari manuver-manuver politik yang dilakukan oleh negara Islam, khususnya dalam politik hubungan luar negeri, karena negara Islam wajib menyebarluaskan risalah Islam ke penjuru dunia dengan da’wah dan jihad.

Perihal hubungan militer dengan negara, negara Islam adalah negara yang bersifat ideologis yang mengemban ideologi Islam ke seluruh dunia, serta mempertahankan dan menjaganya dari serangan musuh-musuh Allah SWT dan Islam. Oleh sebab itu, militer yang kuat sangat dibutuhkan karena penyebaran risalah Islam dilakukan dengan metode da’wah dan jihad, dan karena militer memiliki fungsi penting untuk menghilangkan hambatan-hambatan fisik yang menghambat penyampaian risalah Islam kepada umat manusia di wilayah-wilayah daarul kufr, mengemban da’wah islam di wilayah-wilayah daarul kufr tersebut.-menjaga ketertiban pelaksanaan syariah Islam di dalam negeri.

Adapun hubungan militer dengan rakyat/sipil, maka Islam tidak mengenal dikotomi sipil-militer, karena keduanya adalah mukallaf, sama-sama ditaklif hukum Islam. Islam juga tidak mengenal previlege (pengistimewaan) militer atas sipil atau sebaliknya.Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Islam dalam berpolitik, berda’wah, mengkoreksi penguasa (muhasabah lil hukaam), amar ma’ruf nahi munkar, mendirikan atau bergabung dengan partai politik islam, berjihad, dll. Islam juga tidak mengenal slogan-slogan peleburan militer dengan rakyat karena faktanya,masyarakat adalah orang-orang yang memiliki skill melalui wajib militer yang dilakukan negara sebagai seorang prajjurit yang siap sedia terjun ke medan perang.

Pada masa rasulullah,mobilisasi umum dilakukan ketika jihad memanggil kaum muslimin.Para sahabat turut terlibat dalam pelatihan dan peperangan tersebut.Setelah perang usai, merekapun kembali beraktivitas sebagai petani, pedangang,dll. Bahkan dalam perang azhab, keterlibatan seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan, sangat jelas.

Jadi, konsep peperangan rakyat semesta sesungguhnya telah dicetuskan pertama kali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Islam 15 abad yang lalu. Dengan demikian,militer dan rakyat adalah dua sisi mata uang,satu dengan yang lain mampu melakukan metamorfosis seketika itu juga sesuai dengan kebutuhan jihad fii sabilillah.

Catatan: ketika manusia hidup di alam demokrasi yang diracuni oleh pemikiran jahiliyah-kapitalis, maka akan membentuk komunitas jahiliyah abad baru yang memilliki pemikiran, pemahaman, dan perilaku yang sama dengan jaman jahiliyah masa kenabian, yaitu sama-sama berpandangan menolak Islam sebagai Rhamatallil’alamin.

Artinya, Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk semua manusia yang tinggal di bumi Allah SWT. Dalam hal ini, juru bicara Hizbut Tahrir pada wawancara dengan tabloid Jurnal Islam, edisi 69 9-15 November 2001 bahwa: ”yang menolak Syariat Islam, tidak pantas menyebut dirinya sebagai muslim”.

Akhirnya, penulis mengajak kepada semua kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, khususnya Indonesia untuk segera menghinakan demokrasi, dan kembalilah kepada daulah khilafah Rosyidah. Tegakkan syariat Islam di bumi Allah tempat kita berpijak.

Ayat- ayat suci Al-Quran:

“Apakah kalian mau mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?”

QS. Al- Baqoroh: 61

“Tidaklah patut bagi laki-laki Mukmin dan tidak pula bagi perempuan Mukmin, apabila Allah SWT menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah SWT dan Rosul- Nya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.”

QS. Al- Ahzab: 36

“Sesungguhnya jawaban orang-orang yang Mukmin itu, jika mereka diseur kepada Allah SWT dan Rosul- Nya agar Rosul menghukumi (mengadili) mereka, ialah ucapan, “kami dengar dan kami taat.” Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang mentaati Allah dan bertakwa kepada- Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenagan.”

QS. An- Nur: 51-52

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah SWT, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

QS. Muhammad: 7

“Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surge yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.”

QS. Ali- Imron: 133

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi mu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi mu; Allah SWT Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

QS. Al- Baqoroh: 216

“Jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan mu dari jalan Allah SWT.”

QS. Al-An’am: 116

QS. Al- Anfal: 73

QS. Al- An’am: 57 dijelaskan bahwa hak kedaulatan membuat hukum itu adalah hanya Allah SWT, artinya kedaulatan ada di tangan syariah Islam (Allah SWT)

“Apa saja yang diberikan oleh Rosul kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Sesungguhn ya Allah sangat keras hukuman- Nya.”

QS. Al- Hasyr: 7

“jika kalian berselisih paham dalam suatu perkara, hendaklah kalian merujuk kepada Allah SWT (Al Quran) dan Rosul- Nya (as- sunnah)”

QS. An- Nisa: 59

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah SWT bagi orang-orang yang yakin?”

QS. Al- Maidah: 50

“Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara dan kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan Sunahku”

(HR. Al- Hakim)

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan  itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS. Al A’raaf [7]: 96)

Sumber :

Anonim. 2002. Bung Rampai Syariat Islam. Hizbut Tahrir Indonesia

Buletin Al Islam ”Kebebasan Berekspresi Sumber Kebejatan Moral Masyarakat” edisi 219/tahun XI

Buletin Al Islam ”Mengapa Rakyat Yang Selalu Dikorbankan” edisi 137/tahun IX

Buletin Al Islam ”Sekularisme telah Gagal” edisi 223/ tahun XI

Buletin Al Islam ”Hakikat Buruk Demokrasi” edisi 379/ tahun XIV

Buletin Al Islam ”Barat Menebar Teror di Dunia Islam” edisi 094/ tahun VIII

Buletin Al Islam ”Mengapa harus Khilafah? (Renungan 80 Tahun tanpa Khilafah” edisi 193/ tahun XI

Majalah Al- Wa’ie ”Demokrasi Sistem Kufur”

Idktat Sistem Politik Indonesia oleh Drs. Aris Effendi., MP

Al- Quran dan Hadits

Bastoni, Hepi Andi. Sejarah pra Khalifah. Bogor: Pustaka Al- Kautsar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: