LIBERALISASI MIGAS: AKAR PERSOALAN POLEMIK BBM

LIBERALISASI MIGAS: AKAR PERSOALAN POLEMIK BBM

Daya beli masyarakat akan menurun karena keniakan harga BBM dan Jasa. Begitu juga daya saing produsen dalam negeri akan merosot bila dibanding dengan barang impor yang semakin merangsek masuk Indonesia. Itulah dampak dari kenaikan BBM. Hal ini memunculkan banyak aksi turun kejalan yang dilakukan mahasiswa. Apakah pemerintah tidak memiliki alternatif lain, sehingga harus menaikan harga BBM apakah akar persoalan dari polemik BBM ini? Bagaimana menyikapi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang turun kejalan? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Change dan aktivis BKLDK Bandung Raya, Alghifari dengan Dosen FISIP sekaligus Pembantu Rektor III bidang Kemahasiswaan Universitas Padjajaran, Iman Sholeh.

Benarkah kenaikan harga BBM ini untuk mencegah bengkaknya alokasi APBN untuk subsidi BBM?
Saya pikir, itu tidak benar karena selama ini inti permasalahan dari kenaikan harga BBM adalah karena akibat dari dilepasnya mekanisme ke pasar global (red. Pasar bebas).

Benarkah propaganda atau opini yang disampaikan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran?
Sebetulnya, inti permasalahannya ada pada peran pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah memenejemen pasar dan memenejemen harga. Saya pikir keduanya, pemerintah tidak melakukannya dengan baik. Sehingga bila terjadi tidak tepat sasaran, hal ini terjadi karena mekanisme pasar yang salah, artinya ketika berlaku hukum ekonomi dimana misalkan harga premium itu lebih rendah (red. Murah) dibandingkan dengan harga pertamax, ya masyarakat akan lebih mengejar premium. Itu yang sebetulnya bukan tidak tepat sasaran, tetapi mekanisme distribusi yang tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah.

Apa alasan sebanarnya pemerintah kukuh pendirian untuk menaikkan harga BBM?
Pertama kita lihat dulu UU Migas, bahwa UU migas itu semangatnya adalah semangat neolib. Saya tegaskan, UU Migas itu adalah UU yang dititipi oleh kepentingan asing, sehingga dalam jangka waktu tertentu pemerintah dituntut untuk mengikuti kepentingan asing dengan menaikkan harga BBM. Hal ini merupakan konsekuensi yang ditanggung oleh pemerintah.

Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya kenaikan harga BBM?
Pertama yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan asing yang didukung oleh perusahaan asing, tentu kemudian di dalam negri adalah para politisi yang mengambil keuntungan sesaat. Baik keunungan secara finansial maupun keuntungan politisi.

Apa contoh konkrit yang diperoleh para politisi dengan adanya kenaikan harga BBM?
Kalau kenaikan terjadi, secara tidak langsung orang yang mengambil kebijakan itu pasti akan mendapatkan konsensi-konsensi tertentu. Misalnya ada kroni dari pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, presiden hanya boleh 2 periode menjabat sebagai presiden. Nah, dalam hal ini konsensinya, apakah kroninya tersebut atau kelompoknya tetap berkuasa kembali, dan banyak lagi konsensi-konsensi lain yang diperoleh oleh para politisi. Ada kerja sama antara pihak asing dengan pemegang kekuasaan di DPR.

Bukankah ada BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) untuk mengatasi kenaikan harga BBM?
BLSM ini sifatnya hanya sementara. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini masyarakat akan terus terbebani oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, bila pemerintah akan menentukan BLSM ini dibagikan selama 3 bulan. Setelah tiga bulan tersebut, apa tindak lanjut dari pemerintah? Apa jaminannya ketika masyarakat sudah menerima BLSM selama tiga bulan, kemudian masyarakat akan sejahtera? Saya pikir tidak, beban hidup masyarakat akan tetap ada dengan adanya kenaikan harga BBM.

Apa dampak psikologis dari yang dirasakan masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM?
Ketika mendengar kata BBM naik saja, masyarakat sudah mendapatkan tekanan psikologis yang cukup berat. Jadi, tidak ada beban psikologis positif dari kenaikan harga BBM.

Adakah solusi lain dari menaikkan harga BBM?
Saya pikir solusinya pertama pemerintah bisa mengambil cara laian yang lebih elegan. Misalnya, bagaimana pemerintah membuat asumsi-asumsi dasar yang lebih trasnparan pada masyarakat. Selama ini masyarakat tidak mengerti tentang hitungan kenaikan harga BBM, tetapi yang mereka tahu adalah tentang kenaikan BBM itu sendiri.

Kalau banyak alternatif solusi, mengapa pemerintah lebih berpihak pada asing?
Dimanapun negara satelit akan selalu bergantung kepada negara intinya. Indonesia sekarang sudah menjadi negara satelit bagi negara barat. Pemerintahan Indonesia tidak bisa menghindar dari sandera yang dilakukan oleh pihak asing. Jadi mau tidak mau mereka harus mentaatinya. Kalaupun tidak, konsekuensinya adalah instabilisas politik, ekonomi yang menggangu pasar.

Maksud dari negara satelit?
Negara satelit adalah negara-negara berkembang yang bergantung pada negara maju. Negara Indonesia sudah termasuk dalam kategori negara satelit, dimana pemerintahannya sangat mudah diatur oleh negara maju (Amerika Serikat).

Kesalahan ada pada oknum pengambil kebijakan atau pada sistem yang sejak awal sudah salah?
Saya pikir sistem yang sejak awal yang salah. Ketika kita berbicara keadaan Indonesia yang carut marut ini, yang perlu kita sikapi adalah bahwa selama ini tidak ada kemandirian bangsa. Selama ini kita diatur oleh asing, bahkan yang paling membuat kita miris adalah pemerintah Indonesia sudah berani menjual aset negara (baca: Migas) kepada pihak asing.

Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, banyak bermunculan aksi turun kejalan yang dilakukan oleh mahasiswa, bagaiman menyikapi hal ini?
Selama aksi tersebut menjunjung idealisme mengenai perubahan, itu bagus-bagus saja, tetapi yang sangat disayangkan misalnya ada gerakan/aksi mahasiswa yang bersifat destruktif, kemudian merusak, dan anarki. Ini yang kita sayangkan.
Sebenarnya tidak ada keterkaitan antara kenaikan harga BBM dengan merusak fasilitas umum. Walaupun demikian, dari sekian banyak gerakan mahasiswa tersebut, tetap ada yang menjunjung tinggi idealismenya, mereka bisa berbuat sesuatu aksi yg baik, tidak semuanya gerakan mahasiswa kita tanggapi dengan negatif.

Bagaimana menyikapi media yang memblow up aksi mahasiswa yang anarkis ketimbang aksi mahasiswa yang ideologis?
Media apapun ketika ada sesuatu yang negatif, justru akan laku bagi media. Saya mencermati ketika hari Jum’at kemarin (22 Maret 2012 di depan Gedung Sate), saya melihat aksi turun kejalan yang dilakukan oleh teman-teman Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan beberapa dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan.
Saya pikir ini merupakan langkah yang positif ketika misalnya kawan-kawan polisi mendukung aksi tersebut. Satu-satunya kota yang tidak melakukan anarkisme adalah Kota Bandung dan itu dimotori oleh teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan. Hal ini yang perlu saya dorong terus-menerus dan saya minta kepada teman-teman yang lain (baca:gerakan mahasiswa) bisa mencontoh teman-teman Gerakan Mahasiswa Pembebasan.

Apa solusi yang menyentuh akar persoalan dari polemik BBM ini?
Pemerintah harus mendengar suara rakyat, realitasnya adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro kepada rakyat bukan kebijakan yang menguntungkan pihak asing. Aksi yang paling realistis lagi, yaitu kita harus melakukan aksi tuntutan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Migas yang diberlakukan oleh DPR sudah melanggar konstitusi, pasal demi pasal di dalamnya saling bertentangan, kemudian menurut UUD 1945 (Pasal 33) kita mengamanatkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum harus dikuasai oleh negara untuk kemudian dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Tentu hal ini tidak boleh dikuasai oleh kepentingan asing apalagi diserahkan pada pasar bebas.

Kalau memang bertentangan pasal demi pasal dalam UU Migas tersebut, apa yang dapat dilakukan?
Ya dibatalkan, dengan melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nanti MK akan menentukan dan memutuskan apakah memang UU Migas tersebut melanggar konstitusi.
Saya pikir teman-teman mahasiswa harus didorong ke arah sana. Artinya, selain mereka menjadi sebuah kekuatan parlemen jalanan, teman-teman mahasiswa juga bisa menunjukkan gerakan intelektualitasnya dengan melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulannya, benarkah akar permasalahan dari polemik BBM ini bukan pada naik atau tidaknya harga BBM?
Ya, jadi, naik atau tidaknya BBM hanya sebagai faktor pemicu dari beban hidup yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya, jika BBM sekarang tidak naik, tetap saja beban hidup rakyat tinggi, mekanisme pasar menjepit kita dengan harga pasar yang semakin melambung.
(Akar) permasalahannya adalah liberalisasi pasar (baca:liberalisasi BBM) yang membuat pertama: negara tergadaikan pada asing (baca:penjajah), kedua: aset-aset negara sudah tidak bisa kita miliki secara maksimal (baca:utuh), karena sudah tergadaikan pada pihak asing. Jadi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan kemandirian dan menciptakan sebuah sistem ekonomi yang berdiri di kaki sendiri (Berdikari).[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: